Perispan Ibu Kota Negara Baru

Setelah Presiden Jokowi secara resmi memutuskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Berbagai persiapan mulai dilakukan, termasuk soal rencana pembangunan infrastruktur.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar proses pemindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur bisa terlaksana pada 2024. 

Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, seluruh kementerian terkait telah bergerak melakukan persiapan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertindak sebagai Ketua Pokja Infrasruktur dalam proyek pembangunan IKN.

Proses persiapan yang dilakukan saat ini sudah mulai menunjukkan titik terang, karena Urban Design untuk Ibu Kota Negara yang baru akan rampung pada Mei nanti dan segera dipresentasikan di hadapan Presiden Jokowi.

Selain itu, Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan fisik di Ibu Kota Negara yang baru akan dimulai di tahun ini. Berikut ini adalah informasi terbaru yang dihimpun Bisnis mengenai rencana pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara.

Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan fisik di IKN akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun, ternyata belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan IKN di tahun ini. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan bahwa Kementerian PUPR siap merevisi anggaran yang ada guna menalangi kebutuhan dana di awal pembangunan fisik.

"Groundbreaking itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama]. Terkait biaya, hingga saat ini Kementerian PUPR belum mengalokasikan biaya [konstruksi] fisik karena masih menunggu aspek regulasi [UU IKN]," katanya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Namun, Dirjen Cipta Karya menambahkan jika dalam perkembangannya memang dibutuhkan uang muka pada proses awal pembangunan fisik, maka Kementerian PUPR siap merevisi anggaran kementerian yang ada.

"Misalnya untuk tahap awal dibutuhkan uang muka saja ya mungkin tidak terlalu besar bisa sekitar Rp200-300 miliar, saya kira dimungkinkan dari misalnya kita melakukan revisi anggaran PUPR yang ada," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam pembangunan tahap pertama atau hingga 2024 akan dibangun infrastruktur jalan dan jembatan

pemerintah akan menyiapkan tiga akses jalan menuju kawasan IKN dalam pengembangan tahap pertama. Danis Sumadilaga menyatakan bahwa ketiga akses jalan tersebut merupakan ruas baru. 

Semuanya ruas baru, bisa tol dan bisa juga jalan non-tol," ujar Danis.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ketiga akses jalan tersebut adalah ruas Balikpapan - Sepaku sepanjang 60 kilometer, Semboja - IKN sekitar 40 kilometer, Penajam Paser Utara - IKN sepanjang 60 kilometer. 

Selain itu, Danis memastikan bahwa akses jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga akan dibangun secara bertahap.

Bukan hanya akses jalan, dia menyebutkan bahwa ada kemungkinan di dalam IKN akan dibangun bandara selain pengembangan bandara di Samarinda dan Balikpapan. 

"Diskusi dari Kementerian Perhubungan sementara akan mengembangkan bandara Balikpapan dan Samarinda, tapi tidak tertutup kemungkinan di lokasi IKN juga ada bandara," jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota (BOIK) serta Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah masuk tahap finalisasi. 

"Penyusunan master plan ini sedang dalam proses, pembahasan RUU [IKN] dan penetapan BOIK dilakukan semester ini," katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

Suharso mengungkapkan bahwa BOIK ini nantinya akan bekerja sesuai dengan rencana induk (masterplan) IKN. Meski masterplan belum rampung, tetapi BOIK sudah akan bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota Negara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengantongi 4 nama untuk menjadi kepala otorita ibu kota negara baru. Kandidat yang terpilih akan mengurus segala kebutuhan, mulai dari perizinan hingga investasi.  

Keempat kandidat yang dimaksud antara lain adalah Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. 

Kemudian, ada Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang kini duduk sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, Tumiyono yang saat ini menjabat sebagai direktur utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Terakhir, Azwar Anas adalah tokoh dibalik kesuksesan kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.